masukkan script iklan disini
![]() |
APH Masih Bungkam, Dugaan Mafia Solar di SPBU 54.673.06 Kedungjajang Tak Tersentuh Hukum |
LUMAJANG, SUARARAKYAT – Meski telah ramai diberitakan dan dikecam publik, dugaan praktik penyelewengan solar subsidi di SPBU 54.673.06 Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga kini belum membuahkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH). SPBU yang sebelumnya diduga menjadi “sarang mafia solar” itu tetap beroperasi seperti biasa tanpa adanya proses hukum terhadap pengelola maupun para pelaku di lapangan.
Sebelumnya, laporan investigatif dari berbagai media dan warga menyebutkan bahwa SPBU ini kerap melayani pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar oleh kendaraan truk yang telah dimodifikasi menggunakan tangki siluman. Solar tersebut kemudian diduga dijual kembali ke industri dengan harga non-subsidi, merugikan masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Pernyataan dari aparat sempat dilontarkan. Kasat Reskrim Polres Lumajang disebut telah menerima laporan awal dan berjanji akan melakukan penyelidikan. Namun, sejak itu, tidak ada perkembangan berarti. Tidak ada penetapan tersangka, tidak ada penyegelan lokasi, bahkan tidak ada pemanggilan terhadap pihak pengelola SPBU yang telah disebut dalam berbagai temuan lapangan.
Kondisi ini memicu kekecewaan publik. Beberapa aktivis dan lembaga swadaya masyarakat menyebut bahwa ketidaktegasan APH membuka ruang bagi praktik mafia BBM terus berlangsung di daerah.
“Jika aparat diam, berarti mereka turut melindungi. Ini bukan soal satu SPBU, tapi soal ketahanan energi dan keadilan bagi masyarakat bawah,” ucap Ardi salah satu aktivis dari Jaringan Anti Korupsi Lumajang.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapat keterangan resmi dari Polres Lumajang, Pertamina, maupun BPH Migas terkait hasil audit atau langkah konkret yang diambil terhadap dugaan tersebut.
Situasi ini semakin menegaskan bahwa upaya pemberantasan mafia solar belum berjalan maksimal. Publik kini menanti keberanian aparat hukum untuk tidak hanya bicara, tetapi bertindak.