masukkan script iklan disini
SELAYAR | SUARARAKYAT.MY.ID - Polemik jabatan Kepala Lingkungan Dusun Paoiya, Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mencuat dan menjadi sorotan warga. Pasalnya, pejabat lingkungan tersebut diketahui masih berstatus aktif dan menerima gaji meski sudah lama menderita stroke dan tidak lagi menjalankan tugas secara langsung.
Situasi semakin memantik keresahan publik setelah diketahui bahwa sang istri kerap mengambil alih peran suaminya dalam berbagai urusan pemerintahan desa tanpa dasar hukum yang jelas.
“Istrinya sering datang ke kantor desa, tapi beliau bukan aparat resmi. Kadang masalah kecil yang bisa selesai di lingkungan malah langsung dibawa ke polisi. Ini membuktikan pelayanan di Paoiya tidak berjalan semestinya,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan pelayanan publik di Dusun Paoiya mandek. Beberapa persoalan masyarakat yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat lingkungan justru berujung ke aparat penegak hukum karena ketiadaan pemimpin yang aktif.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun membenarkan bahwa kepala lingkungan dimaksud telah lama mengalami gangguan kesehatan.
“Benar, beliau sudah lama sakit stroke dan tidak bisa lagi aktif bekerja seperti dulu,” ujar salah satu anggota BPD saat dikonfirmasi.
Menurut warga, keluhan terhadap situasi ini sudah pernah disampaikan secara resmi melalui petisi yang ditandatangani oleh ketua RT dan sejumlah kepala keluarga di Dusun Paoiya. Namun, aspirasi itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Bahkan, dokumen petisi tersebut dikabarkan hilang tanpa kejelasan.
“Petisi itu lengkap dengan tanda tangan warga, tapi tidak pernah direspons. Belakangan malah hilang begitu saja. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” ujar warga lainnya.
Seorang pemerhati sosial menilai, hilangnya berkas petisi dan lambannya respons pemerintah menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat desa.
“Kalau petisi warga bisa hilang tanpa jejak, itu tanda ada yang tidak beres. Pemerintah harus transparan dan segera mengambil tindakan agar kepercayaan masyarakat tidak terus menurun,” tegasnya.
Warga Dusun Paoiya kini mendesak pemerintah desa dan kecamatan untuk turun tangan meninjau kembali status jabatan kepala lingkungan serta memperbaiki tata kelola pelayanan publik di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi terkait status jabatan Kepala Lingkungan Dusun Paoiya maupun keberadaan petisi yang dikabarkan hilang.
