masukkan script iklan disini
LUMAJANG | SUARARAKYAT.MY.ID -
Proyek pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, dengan nilai kontrak Rp615.733.900, yang dikerjakan oleh CV. ALDO, diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Hasil pantauan langsung di lapangan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian pada beberapa bagian konstruksi. Pada bagian struktur utama, ditemukan penggunaan besi tulangan yang minim—hanya empat batang besi ukuran 10 mm di setiap tumpuan dasar kolom praktis. Selain itu, ukuran batu belah yang digunakan juga diduga tidak sesuai dengan standar teknis.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pemasangan tersebut telah sesuai dengan gambar kerja dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disetujui.
Tidak hanya itu, pada bagian penopang lantai, pemasangan besi terlihat tidak teratur. Jenis besi yang digunakan pun diduga bukan besi ulir (plintir) sebagaimana mestinya, melainkan besi hitam biasa yang tidak direkomendasikan untuk struktur utama.
Sementara itu, material pasir yang digunakan merupakan pasir lokal dengan kualitas rendah dan dinilai tidak memiliki ketahanan jangka panjang.
Ketika tim media mencoba meminta klarifikasi di lokasi proyek, hanya kepala mandor yang berhasil ditemui. Tim yang terdiri dari empat orang menyebar ke tiga titik berbeda dan menemukan sejumlah kejanggalan.
“Semua pertanyaan yang kami ajukan tidak sejalan dengan informasi pada gambar kerja. Justru kondisi di lapangan menunjukkan hasil berbeda—baik dari jenis material maupun metode pengerjaannya,” ungkap salah satu anggota tim, menirukan penjelasan penanggung jawab lapangan.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Tim Kaperwil Jawa Timur, Syaiful Bahri, mendesak instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit ulang terhadap proyek SPAM tersebut.
“Jika benar material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, ini bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tapi juga membahayakan masyarakat di Desa Penawungan. Dinas teknis harus turun langsung dan memastikan proyek ini sesuai standar mutu,” tegas Syaiful.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada pihak pelaksana dan PPK proyek masih terus diupayakan. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena akses informasi di lapangan terhalang oleh kepala tukang.
(Bersambung...)
Penulis: Syaiful Bahri
