SUARARAKYAT.MY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik setelah maraknya kasus dugaan keracunan massal di sejumlah daerah Indonesia. Dari Bogor, Cianjur, PALI hingga Banggai Kepulauan, ratusan siswa dilaporkan sakit usai menyantap makanan MBG.
Di Kota Bogor, sebanyak 210 siswa dari delapan sekolah mengalami keracunan. Dinas Kesehatan setempat menemukan bakteri Salmonella dan E. coli pada menu telur ceplok dan tumis tahu toge. “Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas insiden tersebut,” tulis CNN Indonesia (12/5/2025).
Sementara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 78 siswa dan beberapa guru juga harus dirawat setelah diduga keracunan makanan MBG. “Dinkes Cianjur menetapkan kasus ini sebagai KLB,” lapor Kompas.com (22/4/2025).
Di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, 121 siswa dari PAUD hingga SMA mengalami gejala mual, sakit perut, dan pusing usai menyantap menu ikan tongkol suwir, tempe goreng, tumis jagung siam, dan nasi. Regional Kompas.com (5/5/2025) memberitakan kasus tersebut sebagai salah satu insiden keracunan terbesar sejak program MBG digulirkan.
Kasus serupa juga terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Lebih dari 250 siswa SD hingga SMA dilarikan ke fasilitas kesehatan. “Ratusan siswa diduga keracunan usai menyantap MBG di sekolah,” tulis Detik.com (25/9/2025).
Rangkaian peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Masyarakat mulai menyoroti bagaimana pelaksanaan MBG di wilayah ini, sekaligus mempertanyakan siapa pihak yang menjadi penanggung jawab utama program.
Hingga kini, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memang menjadi pelaksana teknis program secara nasional. Namun, di tingkat daerah, pelibatan pemerintah kabupaten, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, disebut turut berperan dalam pengawasan penyedia makanan.
Meski demikian, belum ada penjelasan resmi yang gamblang terkait siapa yang memegang tanggung jawab penuh atas distribusi, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan MBG di Selayar. Padahal, transparansi mengenai struktur tanggung jawab ini penting agar masyarakat merasa aman dan yakin program dapat berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa.
Kasus-kasus yang terjadi di daerah lain menjadi peringatan dini bagi Selayar. Pemerintah setempat didorong untuk melakukan langkah antisipasi, mulai dari pengawasan dapur penyedia, uji laboratorium rutin terhadap sampel makanan, hingga penyusunan standar operasional yang lebih ketat.
Publik di Kepulauan Selayar kini menunggu penjelasan terbuka: apakah tanggung jawab program MBG dipegang langsung oleh BGN, pemerintah daerah, atau pihak penyedia lokal yang ditunjuk? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG di wilayah Selayar.
