masukkan script iklan disini
 |
| SPBU 54.672.13 Banyuanyar Diduga Lebih Mementingkan Tengkulak Dibanding Pengendara Umum |
Probolinggo, Suararakyat.my.id - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax belakangan ini semakin meresahkan masyarakat. Di SPBU 54.672.13 Banyuanyar, Probolinggo, sejumlah warga mengeluhkan pelayanan yang dinilai tidak adil. SPBU tersebut diduga lebih mengutamakan tengkulak dibandingkan pengguna jalan biasa.
Dari pantauan di lapangan, para tengkulak bisa mengisi BBM hingga tiga sampai empat kali dalam sehari tanpa ada teguran dari petugas. Sementara itu, warga yang hanya ingin membeli untuk keperluan sehari-hari harus mengantre panjang selama berjam-jam, bahkan kerap kali kehabisan stok karena Pertalite disebut “selalu habis” meski stok sebenarnya masih ada.
Warga yang menggantungkan hidupnya pada kendaraan bermotor, seperti ojek online, pedagang keliling, dan pekerja harian, merasa sangat dirugikan. Banyak dari mereka terpaksa mendorong motor, memarkir kendaraan semalaman di SPBU, atau bahkan tidak bisa bekerja karena tidak mendapatkan BBM.
Hasim (42), warga Kecamatan Maron, mengaku frustrasi. “Saya sudah antre dari jam 5 pagi, tapi baru bisa isi Pertalite jam 9. Kadang malah pulang dengan tangan kosong. Ini benar-benar menyiksa rakyat kecil,” keluhnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: apakah kelangkaan ini disebabkan oleh pengurangan kuota dari Pertamina, atau ada praktik permainan oknum yang memanfaatkan situasi?
Kaperwil Media Jatim Angkat Bicara
Menanggapi situasi ini, Ketua Kaperwil Media Jatim, Syaiful Bahri, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai, krisis BBM ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kecil.
“Petugas SPBU lebih mengutamakan tengkulak yang bisa mondar-mandir mengisi BBM hingga 3–4 kali dalam sehari. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah masuk kategori penyalahgunaan pelayanan publik,” ujar Syaiful Bahri, mewakili Media Suara Rakyat.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan konfirmasi resmi kepada Humas Pertamina Wilayah Jawa Timur guna memperoleh penjelasan mengenai distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Dinilai Lamban
Sejumlah kalangan juga menyoroti sikap Pemerintah Daerah Probolinggo yang dinilai lamban dan seolah menutup mata. Masyarakat menilai, tidak ada tindakan nyata dalam menangani kelangkaan BBM yang semakin parah ini.
“Kami kecewa. BBM eceran sekarang dijual di botol kecil seharga Rp15.000–Rp16.000. Sementara botol ukuran satu liter dijual hingga Rp20.000–Rp25.000. Harga ini jauh di atas harga resmi, tapi SPBU Banyuanyar seolah tutup mata,” ujar salah satu warga.
Kondisi ini bahkan memunculkan sindiran sinis di kalangan masyarakat: “Sekarang Probolinggo musim orang mendorong motor.” Sebuah ungkapan getir yang mencerminkan realita di lapangan.
Transparansi dan Pengawasan Harus Diperkuat
Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah dan Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi, terutama di wilayah Probolinggo, Lumajang, dan Jember.
“Pengawasan terhadap SPBU harus diperketat agar tidak terjadi penimbunan atau permainan distribusi yang merugikan rakyat,” tegas Syaiful Bahri.
Ia juga menyatakan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan Pertamina, pihaknya bersama sejumlah aktivis akan menggelar aksi protes sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mengawal isu ini sampai tuntas. Kalau perlu, kami turun langsung ke lapangan dan mendesak dilakukan audit terbuka terhadap SPBU 54.672.13 Banyuanyar,” pungkasnya.
