masukkan script iklan disini
 |
| Pemerintah Lumajang Dinilai Tutup Mata dan Bungkam Soal Kelangkaan BBM |
Lumajang, Jawa Timur – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Lumajang dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diketahui tidak lagi menyediakan Pertalite, sementara SPBU yang masih memiliki stok justru dipadati antrean panjang hingga berjam-jam.
Warga yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aktivitas menggunakan kendaraan bermotor—seperti ojek online, pedagang keliling, hingga pekerja harian—merasa sangat dirugikan dengan situasi ini. Kelangkaan BBM bersubsidi tersebut memaksa banyak warga mendorong motornya di jalanan, memarkir kendaraan semalaman di SPBU, atau bahkan tidak dapat bekerja karena ketiadaan bahan bakar.
Seorang warga Kecamatan Tempeh, Heri (42), mengaku frustrasi dengan kondisi tersebut.
"Saya sudah antre dari jam 5 pagi, tapi baru bisa isi Pertalite jam 9. Kadang malah pulang dengan tangan kosong. Ini benar-benar menyiksa rakyat kecil," ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kelangkaan ini disebabkan oleh pengurangan kuota dari Pertamina, atau justru ada indikasi permainan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi.
Kaperwil Media Jatim dan Aktivis Angkat Bicara
Menanggapi situasi ini, salah satu tokoh dari Aliansi Madura Indonesia, Dierel, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai krisis Pertalite ini mencerminkan kurangnya keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kecil.
"Kasus seperti ini sangat merugikan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah, khususnya mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Keterlambatan dan kelangkaan Pertalite ini tampaknya hanya terjadi di Lumajang. Kita patut curiga, apakah ini murni gangguan distribusi, atau ada permainan tertentu di balik kelangkaan ini," tegas Dierel.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengajukan konfirmasi resmi kepada Humas Pertamina wilayah Jawa Timur guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait distribusi BBM bersubsidi.
Pemerintah Daerah Dinilai Bungkam dan Tak Tanggap
Sejumlah pihak juga menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dinilai lamban, pasif, dan terkesan menutup mata terhadap krisis ini. Padahal, kelangkaan BBM bersubsidi berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
"Kami sangat kecewa. Pemkab Lumajang seolah-olah tutup mata. Di saat masyarakat kelimpungan, tak ada tindakan nyata, bahkan sekadar klarifikasi pun tidak muncul di ruang publik," kata Munir, tokoh pemuda dari Kecamatan Yosowilangun.
Situasi ini bahkan memicu munculnya guyonan sinis di tengah masyarakat:
"Sekarang Lumajang musim orang mendorong motor."
Sebuah sindiran tajam yang mencerminkan betapa buruknya kondisi yang mereka alami.
Tuntutan Transparansi dan Pengawasan Distribusi
Kondisi ini menjadi sinyal darurat bagi pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi di Lumajang. Pengawasan terhadap SPBU harus diperketat agar tidak terjadi penimbunan atau praktik-praktik distribusi yang merugikan rakyat.
Ketua Kaperwil Media Jatim, Syaiful Bahri, menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada solusi konkret dari pemerintah daerah dan Pertamina, pihaknya akan berkolaborasi dengan Aliansi Madura Indonesia untuk menggelar aksi protes sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat kecil.
"Kami tidak akan diam. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan. Jika perlu, kami akan turun langsung ke lapangan dan mendesak dilakukan audit terbuka terhadap distribusi BBM bersubsidi di Lumajang," pungkasnya.
