BPD Disorot, Media Jatim: Jangan Tukar Fungsi Pengawasan dengan Kepentingan Pribadi

masukkan script iklan disini

BPD Disorot, Media Jatim: Jangan Tukar Fungsi Pengawasan dengan Kepentingan Pribadi

Probolinggo, Suararakyat.my.id - Gelombang kritik terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Probolinggo makin deras. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua Tim Media Kantor Perwakilan (Kaperwil) Jawa Timur, yang menyatakan penolakan keras terhadap sejumlah tuntutan BPD yang disampaikan dalam aksi resmi ke DPRD Kabupaten Probolinggo.

“BPD jangan buat aturan sendiri dalam pemerintahan desa. Kalau tidak mampu mengemban amanah masyarakat, mundur saja. Tidak usah banyak tingkah,” tegas Ketua Tim Media Kaperwil Jatim, Jumat lalu.

Pernyataan itu merespons dokumen aspirasi berisi sepuluh poin yang diajukan oleh Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan disampaikan oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) kepada DPRD setempat.

Sejumlah poin yang diminta BPD mencakup perubahan alokasi Dana Desa (ADD) menjadi minimal 15–25 persen mulai 2026, penambahan tunjangan kinerja, audit bersama dengan kepala desa, hingga dana pengembangan kapasitas Rp500 ribu per anggota BPD per tahun.

Namun, Ketua Tim Media menilai tuntutan itu menyimpang dari semangat pengabdian dan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan BPD. “Alih-alih menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja kepala desa, mereka justru sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, lemahnya profesionalisme sejumlah anggota BPD kini justru memperburuk citra lembaga representasi desa itu. “Kalau BPD menjalankan fungsi dengan baik, desa pasti lebih maju. Tapi sekarang, banyak yang justru tak efisien, bahkan kontraproduktif,” katanya.

Lebih lanjut, dokumen aspirasi PABPDSI turut mencantumkan revisi Perbup Nomor 1 Tahun 2025 agar operasional BPD dialokasikan minimal 25 persen dari biaya operasional pemerintahan desa, serta pengawasan oleh DPRD terhadap tata kelola desa.

Polemik makin memanas setelah beredar pernyataan dari salah satu oknum anggota BPD yang menyebut istilah “wartawan Bodrex” — tudingan yang menyiratkan bahwa jurnalis hanya datang ke desa untuk ‘meminta jatah’ dari proyek pembangunan.

Pernyataan itu langsung menuai kecaman dari kalangan media. Beberapa jurnalis lokal menyatakan keberatan dan menilai tudingan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi pers. “Kami tidak terima. Jangan samakan ulah oknum dengan profesi secara keseluruhan,” kata salah satu wartawan senior di Probolinggo.

Ketua Tim Media Kaperwil Jatim mengingatkan agar BPD kembali pada tupoksi. “Kalau bukan tugasnya, jangan ikut campur. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga yang seharusnya menjadi pengawas pembangunan desa,” tandasnya.