masukkan script iklan disini
 |
| Polemik pengadaan sepatu latihan Paskibraka kembali memicu perbincangan warganet. Publik mempertanyakan alasan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik |
SELAYAR | SUARARAKYAT – Polemik pengadaan sepatu latihan Paskibraka kembali memicu perbincangan warganet. Publik mempertanyakan alasan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Selayar memilih membeli sepatu pengganti di luar daerah, padahal di Selayar sendiri banyak toko resmi yang menyediakan perlengkapan serupa dan dapat diakses melalui e-katalog.
Pertanyaan ini muncul usai beredarnya informasi terkait sepatu yang digunakan peserta latihan mengalami kerusakan. Menanggapi pemberitaan tersebut, Sekretaris Dinas Kesbangpol, Andi Dewi Marwiyah, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk penggantian.
Dikutip dari Media Humas Pemkab Selayar, Andi Dewi menjelaskan, “Sepatunya sudah dibeli dan saat ini dalam proses kirim melalui perwakilan bus di Makassar. Insya Allah kalau tidak ada halangan malam ini tiba, paling lambat besok,” ujarnya saat dihubungi Senin sore (11/8).
Ia menegaskan, percepatan ini dilakukan agar sepatu pengganti segera bisa digunakan, sehingga tidak mengganggu kegiatan dan tugas Paskibraka yang sedang berjalan.
Meski begitu, di ruang komentar media sosial, warganet tetap menyoroti keputusan pembelian di luar daerah. Mereka menilai, selain dapat memperlambat distribusi, kebijakan tersebut juga mengabaikan potensi pelaku usaha lokal yang mampu memenuhi kebutuhan serupa dengan kualitas dan standar resmi.
“Kenapa harus beli di luar kalau di Selayar banyak yang jual? Malah buang waktu dan biaya,” tulis akun @pejuangjanji
“Ini sama saja mematikan usaha lokal. Harusnya pemerintah dukung toko di daerah sendiri,” tambah akun @Hatta
“Berhentilah bermain! Seandainya pengadaan seperti ini hanya dilakukan sekali, bukan berkali-kali, tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ini kentara sekali ada permainan anggaran untuk mendapatkan untung dari proyek Paskibraka,” sindir akun @dittejua
Kasus ini kini tidak lagi sekadar soal sepatu rusak, melainkan dugaan belanja tidak efisien yang berpotensi merugikan daerah. Publik mendesak Kesbangpol Selayar membuka data pengadaan secara transparan, termasuk nama penyedia, nilai kontrak, dan alasan belanja di luar daerah.
