Pedagang Kaki Lima Probolinggo: “Kami Ditertibkan, Pejabat Duduk Manis”

masukkan script iklan disini

Pedagang Kaki Lima Probolinggo: “Kami Ditertibkan, Pejabat Duduk Manis”

PROBOLINGGO, SUARARAKYAT– Tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disperindag, Polsek, Koramil, serta Kecamatan Kraksaan melakukan penertiban besar-besaran di Pasar Semampir pada Jumat (14/3). Penertiban ini menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di luar area yang ditentukan, parkir liar, serta kebersihan lingkungan pasar.

Salah satu pedagang yang berinisial SY menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ia menilai penertiban ini lebih condong menargetkan masyarakat kecil, khususnya PKL yang bergantung pada penghasilan harian.

"Pemerintah seharusnya lebih memikirkan nasib kami, para pedagang kecil yang hanya mencari nafkah dengan jerih payah sendiri. Penghasilan kami sangat kecil dibandingkan dengan para pejabat di lingkungan pemerintah," ujarnya.

Ia juga membandingkan kondisi ekonomi mereka dengan para ASN dan pejabat pemerintah.

"Kalau dibandingkan, gaji mereka bisa 10 kali lipat lebih besar dari penghasilan kami. Kami harus bertahan meskipun hujan atau panas, demi menghidupi keluarga. Sementara mereka hanya duduk di kantor, bergaji besar dari pajak rakyat," tambahnya dengan nada kecewa.

Beberapa pedagang lain juga menyuarakan kekecewaan serupa. Mereka bahkan menuding ada dugaan praktik korupsi dan KKN di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo yang jarang terungkap.

"Pejabat seolah-olah menutup mata pada kinerja ASN yang buruk. Yang ada justru kami, rakyat kecil, yang terus menjadi sasaran penertiban. Seolah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," pungkas salah satu pedagang.

Kasus ini membuka diskusi lebih luas soal ketimpangan perlakuan antara rakyat kecil dan pejabat. Pengamat kebijakan publik, Zulkarnain, menilai penertiban seharusnya diimbangi dengan pemberdayaan.

"Penertiban itu sah, tapi jangan hanya fokus merazia. Pemerintah harus hadir dengan solusi, misalnya relokasi gratis atau pelatihan usaha agar PKL bisa berkembang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, para pedagang berharap pemerintah lebih peka dan berpihak pada rakyat kecil.

"Kami bukan menolak aturan. Kalau ada tempat yang layak, kami mau kok pindah. Tapi jangan cuma rajin menertibkan kami, sementara pejabat enak-enakan. Kami hanya minta keadilan," tutup SY dengan suara lirih.